Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, kompetensi guru juga harus selalu ditingkatkan. Jika guru tak dapat mengimbangi, dikhawatirkan akan terjadi defisit ilmu pengetahuan. Akibatnya, murid mendapatkan ilmu pengetahuan yang tak update.

“Kualitas harus terus di upgrade. Ilmu pengetahuan itu kan perhari, perminggu, perbulan, harus selalu update, sehingga guru itu tidak boleh berhenti belajar. Kalau guru berhenti belajar, akan jadi defisit ilmu pengetahuan, karena guru kan mendidik terus kepada murid,” tegas Nurhasan Zaidi, di Gedung Nusantara I, Rabu (25/11/15).

Nurhasan menambahkan, syarat pendidikan terdiri dari tiga hal, yakni kurikulum yang komperhensif berkualitas, guru yang berkualitas menjalankan konsep ini, dan lingkungan pendidikan atau birokratisasi yang kondusif. Namun ternyata saat ini, guru dan lingkungan birokratisasi pendidikan yang belum siap untuk menjalankan konsep Kurikulum 2103 yang secara konsep sudah bagus.

“Kurikulum 2013 itu buru-buru dilaksanakan, padahal Pemerintah belum siap merevisi Kurikulum 2006. Belum siap dari mulai bukunya, kualitas gurunya, kesiapan gurunya. K13 itu, kontennya bagus, tapi untuk implementasinya tidak cukup bagus di atas konsep saja,” kritis Nurhasan.

Politisi F-PKS itu juga menyoroti masalah pendistribusian guru. Ia menilai, otonomi pendidikan juga harus di tinjau ulang. Sehingga, mutasi atau perpindahan guru jangan sampai karena adanya faktor politik, yakni kebijakan politis kepala daerah.

“Termasuk jangan sampai yang jadi kepala sekolah atas dasar kebijakan politis atau karena faktor kedekatan dengan kepala daerah, akan repot nanti. Ini memang terkait dengan UU Pendidikan juga,” tegas Nurhasan.

Nurhasan mengingatkan, guru bak ujung tombak di dunia pendidikan. Sehingga peningkatan kualitas guru harus benar-benar mendapat perhatian. Termasuk kesejahteraan guru berbanding lurus dengan kualitasnya.

“Dari sisi kesejahteraan, namun memang kompetensi guru harus terus di upgrade,” pesan politisi asal dapil Jawa Barat itu. (sf) Foto: Jaka/parle/tt